-->

Iklan Atas Artikel

Mengatasi Polemik Perceraian di Tengah Pandemi

Mengatasi Polemik Perceraian di Tengah Pandemi - Masalah perceraian di tengah pandemi kini kian marak, karena dilatarbelakangi masalah ekonomi yang berada dalam pusaran Covid-19 sehingga indeks perceraian di berbagai daerah mengalami peningkatan yang signifikan. Dilansir dari data Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Mahkamah Agung RI kebanyakan yang menggugat berasal dari kaum istri, faktor ekonomi menjadi masalah utamanya. Umumnya penggugat cerai kebanyakan di Jawa Barat, Surabaya, dan Semarang.

PSBB yang dilakukan sejak April dan Mei 2020, angka perceraian di Indonesia di bawah 20.000 kasus. Peningkatan terjadi pada bulan Juni dan Juli 2020 hingga 57.000 kasus. KH Cholil Nafis sebagai Ketua Komisi Dakwah MUI mengatakan dalam ajaran Agama Islam seorang istri jika tidak mendapatkan nafkah dari enam bulan dan tidak ada kabar dari suami maka istri bisa mengajukan perceraian. Hal ini KH Cholil Nafis menegaskan dalam kondisi pandemi sekarang, semestinya pasangan suami istri bisa mencari jalan keluar secara bersama-sama untuk mencegah perceraian.

Lebih lanjut Kiayi Cholil mengingatkan bahwa di tengah pandemi yang melanda kita, ini sebenarnya merupakan ujian dari Allah Swt. Dengan demikian, Kiayi Cholil mengimbau untuk selalu bersabar, dalam arti mencari jalan keluar secara bersama-sama, seandainya seorang istri bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, niatkan untuk sedekah terhadap keluarganya, bahwa sebenarnya suamilah yang berkewajiban untuk mencari nafkah. Tidak ada alasan lain suami harus senantiasa berusaha sekuat tenaga mencari nafkah untuk keluarganya.

Perceraian memang bukan solusi dari permasalah kebutuhan ekonomi terhadap pasangan suami istri di tengah musibah pandemi Covid-19, karena perceraian bisa memberikan efek terhadap anak-anaknya. Sejatinya komitmen dalam menjalani rumah tangga dan berlandaskan agama merupakan perbuatan ibadah sehingga masalah yang diterima dianggap bagian dari tahapan dan proses pendekatan terhadap Allah Swt.

Sebuah perceraian bisa memberikan luka terhadap pasangan suami istri. Namun, lebih parahnya perceraian bisa mengakibatkan tanggung jawab yang dipikul oleh masing-masing sehingga beban ekonomi akan semakin berat jika memutuskan untuk bercerai. Lebih dari itu jika melihat dampak terhadap anak, pendidikan yang semestinya didapatkan, bisa terbengkalai. Kenakalan remaja yang merajalela disebabkan juga kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Musibah ini adalah pesan untuk kita saling berpikir memberikan dampak dari generasi anak didik yang dilahirkan, tentunya dengan mempertahankan, diiringi doa, dan upaya semaksimal mungkin.

Diyah Puspitarini sebagai Ketua Umum PP Nasyiatul Aisyiyah mengatakan upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi angka kasus perceraian dengan membentuk supporting system, sistem ini didukung dari sisi internal maupun eksternal dalam keluarga. Pentingnya peran masyarakat, lembaga, dan pemerintah harus berusha menyosialisasikan mengenai pentingnya hubungan keluarga baik suami istri maupun orang tua dan anak.

Meningkatnya angka perceraian berhubungan dengan kasus KDRT yang meningkat, KDRT yang terjadi antara suami dan istri maupun orang tua dan anak, masalah ini terjadi selama pandemi memang sangat rumit. Diyah meminta untuk semua pihak bisa bekerjasama memberi pengertian mengenai fungsi keluarga sebagai pembangkit semangat dan mengikatkan hubungan antar pribadi, khususnya dalam situasi seperti ini, serta fungsi keluarga menjadi bagian kekuatan untuk menjadi obat keharmonisan rumah tangga. Bila diambil kesimpulannya peranan tokoh, baik masyarakat maupun pemerintah sangat penting untuk merefleksi fungsi keluarga yang bisa menyembuhkan di tengah pandemi seperti saat ini.




LihatTutupKomentar

Iklan Tengah Artikel 2